RATIO LEGIS KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Abstract

Ratio legis atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini menjadi perhatian terkait masalah apa ratio legis dimuatnya kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana pengaturan mengenai kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah TanggaAdapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penggunaan kata “kekerasan psikis” masih jarang digunakan. Secara teoritis, gangguan psikis juga dapat mewujud dalam tanda-tanda fisik. Hal ini dikenal dengan somatoform. Oleh karena itu, kekerasan psikis dipandang sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang paling berbahaya juga karena lukanya sulit untuk dideteksi namun sebenarnya sangat dalam. Jika tetap dibiarkan tidak menjadi kategori tersendiri, dikhawatirkan para pelaku tetap dapat dengan bebas dan leluasa melakukan penekanan secara psikis tersebut. Salah satu terobosan hukum dalam Undang-undang ini adalah dengan dimasukannya kekerasan psikis menjadi salah satu kategori kekerasan dalam rumah tangga dan diatur dalam suatu pasal tersendiri dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004.