KAJIAN YURIDIS PENGATURAN DOUBLE TRACK SYSTEM SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA SESUAI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika. Double track system perumusan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan .Oleh karenanya penting untuk mengkaji mengenai bagaimana pengaturan double track system sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP Baru tindak pidana narkotika? dan bagaimana pelaksanaan double track system sebagai sistem pemidanaan pada tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pengaturan korban penyalahguna narkotika berdasarkan penerapan double track system pada UU Narkotika diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 54, 103 (1), 127 (1), (3) dan 128 (3) yang memberikan amanat untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. KUHP baru mencerminkan pendekatan yang holistik, menggabungkan aspek retribusi, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi. Penerapan double track system dalam tindak pidana khusus narkotika ini sudah banyak diterapkan di dunia internasional. Double track system muncul sebagai resolusi aliran Neo-Klasik yang memanfaatkan